Latar Belakang Pendirian

cover company upload

Latar Belakang Pendirian

Kebutuhan akan tenaga kerja yang profesional dan berbudi luhur dalam bidang Hubungan Internasional semakin tinggi, mengingat hubungan antar bangsa dalam era globalisasi semakin kompetitif dan kompleks, menuntut tersedianya tenaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang internasional, seperti yang dipersiapkan oleh Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta ini, meliputi dua konsentrasi keahlian: pertama,  dalam bidang Hubungan bisnis, perjanjian dan kerjasama internasional, khususnya dalam perspektif pemberdayaan Daerah. Kedua, kompetensi dalam bidang diplomasi, negosiasi, resolusi konflik dan perdamaian serta komunikasi internasional. Dalam era globalisasi peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat kuat, kebutuhan tenaga ahli berskala internasional sangat dibutuhkan terutama dalam memberdayakan potensi daerah untuk memasuki peluang bisnis dan jasa di pasar global. Untuk kepentingan inilah Prodi Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret mempersiapkan tenaga ahli yang mempunyai komptensi dalam bidang hubungan bisnis, perjanjian dan kerjasama internasional. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh lain-lain pendapatan (hibah dan pendapatan Darurat) dari luar negeri, dilakukan oleh Pemerintah sebagai Pemberi hibah, melalui perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dan Pemberi hibah  (ps: 44, ayat 3),[1] yang mana formasi tersebut membutuhkan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dalam bidang diplomasi, negosisasi dan komunikasi internasional.

Tidak hanya dalam konteks pemberdayaan daerah, kebutuhan tenaga ahli dalam bidang hubungan internasional sangat kompetitif dan terbuka luas terutama untuk mengisi formasi di berbagai lembaga dan perusahaan baik Dalam negeri maupun lembaga dan perusahaan asing,  tidak saja Kementerian Luar Negeri dan lembaga-lembaga pemerintah tetapi juga berbagai institusi dan perusahaan swasta asing, seperti Kedutaan Besar Asing, BUMN, yang pada umumnya lembaga dan perusahaan tersebut melakukan hubungan bisnis, perjanjian dan kerjasama yang bersifat internasional.

Kunjungan ke Joglosemar Koran Harian di Surakarta, tema: “Studi pilar keempat Demokrasi”

 


[1]Undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,  pasal 43-45