Dinner with Jakarta International School

News Paper

Andrik Purwasito

monpers 03
DEMOCRACY AS THE MARKET

Demokrasi sebagai Pasar

This article is discussing about the lack of democracy, a real practice in Indonesian experience. Democracy as the market, like the shopping centre every politician try to barter and negociating a power to commodities. 

Trauma Politik
Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia untuk berdemokrasi, substansinya adalah menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Sejarah mencatat kebijakan yang tidak pro-rakyat selalu berujung pada hilangnya hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini ditandai pada masa pemerintahan Orde Baru yang sentralistik notabene diwujudkan dalam kebijakan yang bersifat top down.
Dengan kata lain, demokrasi kehilangan pilar utamanya yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan, artinya rakyat selalu menerima dan mendengarkan penguasa berkata tetapi penguasa sebagai penyelenggara negara tidak mengindahkan jeritan dan tidak aspirasi rakyat. Kesulitan manajemen kekuasaan adalah menghadapi pertimbangan untung-rugiterhadap keuangan negara dengan tuntutan rakyat agar negara membantu kesulitan ekonomi yang makin menjepit.
Ketika kebijakan itu harus mengorbankan rakyat untuk tujuan kepentingan dan stabilitas nasional, lagi-lagi rakyat harus menerima apa adanya atas kebijakan tersebut. Dari harga pupuk yang tinggi, harga listrik, harga air bersih, pajak bangunan, pajak bermotor, premium, solar, harga kebutuhan pokok, sampai kepada sekolah dan perguruan tinggi yang tarifnya makin bertaraf internasional. Dalam waktu yang bersamaan, kasus korupsi dan penyelewengan yang terbongkar menambah deretan keburukan, betapa rendahnya kualitas manajemen dan pengawasan pada arapatur negara.
Dampak politis yang terjadi adalah lemahnya posisi tawar rakyat terhadap kekuasaan, dan semakin kuatnya posisi kekuasaan berhadapan dengan rakyatnya. Setidaknya hal ini terlihat jelas ketika rakyat didekati dan dirangkul oleh para pencari kuasa, terbatas hanya pada waktu mereka membutuhkannya untuk kebutuhan dukungan politis, seperti waktu pemilu presiden, pemilu legislatif dan pemilu kada.
Kondisi ini berlangsung selama puluhan tahun, sehingga dampak psikologis berupa traumatisme rakyat terhadap pelaksanaan demokrasi sulit dihindarkan. Akibatnya kepercayaan politik terhadap kekuasaan, partai politik dan penguasa menurun begitu drastis mencapai titik paling rendah.
Kekuasaan kehilangan legitimasi politik, karena alat-alat legitimasi seperti pemilihan umum, pelaksanaan check and balance berubah menjadi konsep “loro-loroning atunggal, hanyalah tipu muslihat agar kekuasaan eksekutif bebas dari kontrol lembaga legislatif. Konsep “penguasa tunggal”juga menandakan bahwa alat legitimasi tidak didasarkan atas kedaulatan rakyat.

Hilangnya Kepercayaan
Traumatisme yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan (baik kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) telah membangun mainsett masyarakat bahwa penguasaa itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka tampil menjadi penguasa bukan untuk membela kepentingan rakyat, tetapi mencari modal kembalian yang telah dikeluarkan untuk mencapai kekuasaan itu. Komunikasi politik hanya terbuka pada waktu pemilu atau pemilu kada. Perilaku penyelenggara negara dalam pelayanan publik sering tidak memuaskan, dan cenderung setiap kasus pelayanan berurusan dengan harga, yang sekarang dikenal dengan markus dan makelar-makelar yang lain, menyebabkan rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap politik.
Pandangan simplifistik ini berkembang di masyarakat. Apatisme makin berkembang dan rakyat makin kehilangan panutan. Ditambah daya demand rakyat atas kontrol kekuasaan makin dibatasi, yang menyebabkan frustasi masyarakat. Ketiadaan ruang kebebasan selama masa Orde Baru tersebut sebagai socio-political circulationmelahirkan apa yang saya sebut silence resistence, yang akhirnya gunung es inipun bisa meletus menjadi gerakan reformasi terbuka.

Reformasi,Awal Yang Baik
Pembangunan politik selalu diarahkan untuk perbaikan sistem demokrasi. Keberhasilan partai politik dalam melakukan mobolisasi sosial dan partisipasi politik pasca-reformasi menunjukkan kemajuan yang pesat. Sudah barang tentu keberhasilan ini bukan semata-mata karena peranan partai politik belaka, tetapi dukungan yang membangun atmosfer politik sangat kondusif untuk produktif. Terutama arah pembangunan ekonomi dan industrialisasi berjalan secara seiring dengan perkembangan global, meskipun tidak terlalu menggembirakan, setidaknya prestasi Indonesia dapat dibanggakan, mampu keluar dari krisis dan mau belajar dari krisis dunia.
Selain perbaikan sistem ekonomi, keterbukaan dan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, meluaskan sisrkulasi sosial dan politik lewat undang-undang menyatakan pendapat di depan umum, dan undang undang-undang kebebasan informasi publik, telah mendorong kekuatan rakyat disalurkan pada jalur yang benar. Terutama peranan pers yang menjadi alat kontrol sosial dan supply informasi dalam memenuhi hak tahu masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan dalam membangun demokrasi di Indonesia.
Pada awal reformasi penggunaan kekerasan oleh Negara terhadap penyelesaian konflik juga semakin diminimalisir. Hal ini menyumbangkan arah demokrasi Indonesia pada tataran yang ideal. Oleh karena itu, alat-alat Negara sebagai pelindung masyarakat, seperti polisi, satpol pp, densus, dan tentara seyogyanya tetap berjalan pada payung dan koridor hukum yang berlaku.
Partisipasi masyarakat yang makin meningkat dalam proses pengambilan keputusan politik juga membawa angin segar bagi demokrasi kita. Hal ini mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan dalam demokrasi. Hal ini tampak dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, serta pemilu kada di daerah menunjukkan partisipasi yang tinggi.
Hanya saja, keberhasilan tersebut bukanlah secara langsung hasil dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, tetapi lebih didorong oleh adanya tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan politik ke arah yang lebih baik, yakni perbaikan dalam segala lapangan kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, maupun pertahanan dan keamanan. Rakyat benar-benar menunggu Sang Ratu Adil, pemimpin yang bisa mengayomi, meng-eyem2i (yang membuat tenang dan damai) dan yang bisa meng-esuhi (bisa membimbing) ke jalan hidup yang berkualitas.
Inikah persoalan mengapa rakyat lebih condong mencari dan memilih figur sebagai Sang Ratu Adildan bukan mencari dan memilih ideologi partai politik sebagai dasar menentukan dan menjatuhkan pilihan untuk menjadi pemimpinnya.
Politik sebagai Komoditas
Uraian tersebut di atas menjelaskan betapa kurangnya pendidikan politik yang harus diemban partai politik untuk mengajak rakyat berpartisipasi secara cerdas. Perubahan visi politik nasional dan otonomi daerah telah membawa konsekuensi-konsekuensi logis. Terutama terletak pada kemampuan daerah mengelola dan memberdayakan sumberdaya alam, sumber budaya dan sumberdaya manusianya. Sebagaimana diutarakan di atas, demokrasi yang berkualitas membutuhkan dukungan dari sistem lain, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem hukum dan juga sistem politik. Membangun demokrasi yang ideal adalah membangun masyarakat yang cerdas dalam berpartisipasi politik. Sehingga, sistem politik yang diarahkan untuk memperkuat posisi rakyat, yakni ikut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan politik dan menciptakan iklim kondusif bagi masyarakat untuk patuh dan menghormati hukum serta disiplin menjalankan platform politik yang disepakati dalam konsensus nasional,haruslah mendapat jaminan dukungan dari sistem yang lainnya.
Cita-cita ini memang belum terwujud, tetapi setidaknya Indonesia telah memulai dan berhasil cukup baik dan memuaskan. Masalahnya kini masyarakat terjebak dalam sistem “politik instant”. Hal ini terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang hukum dan penanganan sosial. “Politik instan” tidak pernah menghasilkan tradisi politik yang mapan. Akibatknya, kecenderungan ini mengakibatkan tidak kuatnya ideologi sebagai basis edukasi politik masyarakat, sebaliknya mengukuhkan pragmatisme “politik instan” yang membawa setiap perjuangan politik kedalam ranah demokrasi pasar.
Dengan kata yang agak kasar, “politik instan” menghasilkan sistem politik yang cenderung berbasis uang (money politics) dan bukan berbasis ideologi sebagai dasar perjuangan. Asumsi ini terlihat pada pembiayaan politik dalam pemilu dan pemilu kada. Seseorang yang ingin duduk dalam kekuasaan, dibutuhkan modal keuangan yang berlimpah. Apa yang terjadi? Modal harus kembali.Atmosfer demokrasi berubah dari menyejahterakan rakyat menjadi mengejar “profit” di atas kepentingan pribadi.
Asumsi ini ditandai dengan carut marutnya politik “dagang sapi,” diberbagai tingkatan, Pusat dan Daerah, setidaknya sering terjadinya tawar menawar dan bagi-bagi kekuasaan yang tidak berbasis program. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya “kartel politik” atau “kong-kalikong” oleh pelaku pasar politik, demi tujuan akhir profit pribadi. Drama politik ini telah membawa koalisi kekuasaan sebagai tujuan mempertahankan kekuasaan dan bukan sebagai basis mencapai keadilan dan kejahteraan masyarakat.

Figur lebih Menjual
Akibatnya, figur memainkan peranan yang dominan. Figur sebagai investasi dalam sistem politik sebagai sistem pasar. Berarti berlaku pulalah sistem mekanisme pasar. Secara sederhana, figur sebagai barang dagangan, dan bagi figur yang layak jual, itulah yang akan ditawarkan oleh partai politik kepada masyarakat. Pengalaman selama ini memang menunjukkan bahwa figur yang populer lebih laku jual dibanding dengan platform ideologis. Popularitas ini kemudian dicomot saja oleh artis untuk tampil dalam pemilu kada. Fakta ini menunjukkan bahwa partai politik belum mampu menghasilkan kader yang handal untuk menjadi pemimpin Indonesia, sebaliknya pemimpin lahir dari pasar (figur berduit atau figur yang didukung pemodal).
Kondisi ini untuk sementara menjadikan posisi partai politik hanya sekedar kendaraan politik. Kegagalan membangun kader memang disadari sepenuhnya oleh partai politik. Maka untuk merebut kekuasaan, “politik instan” dijalankan, sehingga partai politik lebih suka memilih figur yang lebih menjual daripada menawarkan ideologi yang kurang laku di pasar.
Hal ini bukan tanpa resiko. Kenyataannya “politik instan” membawa risiko perilaku figur yang labil. Contoh, ketika seorang figur memilih Partai X sebagai kendaraan politik, pada waktu yang lain, karena istrinya menjadi calon bupati, ia berpindah ke partai Y. Ada figur Bupati memerintah dua periode, masih saja dia ingin maju lagi pada periode berikutnya, walaupun harus rela duduk sebagai Wakil Bupati. Semua contoh ini menunjukkan lemahnya kaderisasi di tingkat partai politik dan merosotnya ideologi politik sebagai basis perjuangan. Saya kira juga etika politik yang bermartabat jarang dijadikan kaidah dan pedoman dalam berperilaku politik. Ini sungguh memprihatinkan.
Biodata:
Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Direktur Lembaga Pengkajian Politik dan Penguatan Demokrasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Lulus dari Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, 1992, menulis buku a.l: Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah (2001) dan Imajeri India (2001). Mengajar mata kuliah : Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik Indonesia.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

%d bloggers like this: